OJK Terbitkan Aturan Manajemen Risiko BPRS dan Kerjasama BPRS dengan Fintech – Fintechnesia.com

FinTechnesia.com | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat karakteristik produk di perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). OJK menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah dan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dengan financial technology (fintech) peer to peer (P2P) financing pada Mei lalu.

Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah ini pedoman kedua setelah pada 2023. OJK juga telah menerbitkan Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. 

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, murabahah dan akad musyarakah merupakan akad yang dominan dalam pembiayaan perbankan syariah. Sehingga perlu suatu acuan implementasi dalam rangka memberikan kesamaan pandangan kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya meminimalisir terjadinya sengketa.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah posisi Februari 2024, total pembiayaan kedua akad tersebut hampir 92% dari total pembiayaan. Persentase pembiayaan musyarakah sebesar 47,91%. Menyusul pembiayaan murabahah sebesar 43,88% dibandingkan seluruh pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyampaikan penerbitan pedoman ini salah satu amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU-P2SK). Yakni memperkuat dukungan pengembangan produk dan layanan perbankan syariah, mendorong inovasi dan diversifikasi produk, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat bersaing secara efektif dalam pasar keuangan. 

Sejalan dengan amanat UU-P2SK tersebut, OJK melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 berupaya mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk yang bersifat inovatif dan berdaya saing tinggi serta memiliki keunikan syariah. 

Baca juga : Segera Proses, OJK Mendukung Merger Bank BUMN Syariah

Produk perbankan syariah yang bersifat unik dan tidak terdapat pada perbankan konvensional merupakan suatu keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh perbankan syariah sehingga dapat menjadi pilihan utama masyarakat.

Baca Juga  Laba Bersih Bank Raya Rp 14,7 Miliar Per September 2023, Naik 28% Dibanding Akhir Tahun Lalu - Fintechnesia.com

“Pedoman ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan produk secara lebih terperinci dan komprehensif,” kata Dian, Kamis (4/6).

Pedoman produk ini merupakan pembaharuan dan penyempurnaan dari Standar Produk Musyarakah yang diterbitkan oleh OJK di tahun 2016. Pedoman produk pembiayaan musyarakah memuat beberapa hal.

  1. Ketentuan pembiayaan musyarakah secara umum 
  2. Para pihak yang terlibat dalam pembiayaan musyarakah
  3. Ketentuan terkait modal dan cakupan/ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai serta metode dan mekanisme distribusi hasil usaha
  4. Mekanisme restrukturisasi dan konversi dari pembiayaan dengan akad lainnya menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah
  5. Mekanisme pelunasan dipercepat 
  6. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah
  7. Mekanisme pengalihan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional serta pengalihan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi pembiayaan musyarakah 
  8. Skema-skema yang dapat dilakukan menggunakan akad pembiayaan musyarakah dilengkapi dengan ilustrasi dan pencatatan sehingga pedoman ini menjadi lebih komprehensif dan memudahkan industri dalam implementasi pembiayaan musyarakah

OJK pada Mei lalu juga menerbitkan Pedoman Kerja Sama Channeling antara BPRS dan fintech P2P Financing terus memperkuat penerapan prinsip kehatian-hatian dan manajemen risiko BPRS dalam pengembangan kerja sama dengan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech (P2P) financing berdasarkan prinsip syariah.

Dian Ediana Rae menyampaikan, pedoman ini merupakan bentuk dukungan dalam proses digitalisasi agar BPR Syariah dapat melakukan sinergi serta kolaborasi dengan industri jasa keuangan syariah lain, seperti fintech. Asalkan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah serta manajemen risiko yang baik.

Pedoman ini menekankan beberapa penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik pada kerja sama BPRS dengan Fintech P2P Financing.

  1. Pengaturan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembiayaan; 
  2. Jenis akad yang dapat digunakan;
  3. Langkah-langkah dan alur kerja sama pembiayaan berdasarkan akad yang digunakan;
  4. Keharusan bagi BPR Syariah dan Fintech P2P Financing untuk memiliki SOP kerjasama, melakukan analisa pembiayaan, serta mitigasi risiko pembiayaan dan risiko lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Monitoring dan penanganan pembiayaan bermasalah. (kai)
Baca Juga  DANA Mencatat, Tren Investasi dan Asuransi Mikro Meningkat - Fintechnesia.com

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *