Dicopot, Pj Bupati Buton Laporkan Gubernur Sulawesi Tenggara ke Mendagri

Tak Berkategori

Kamis, 10 Agustus 2023 – 18:35 WIB

Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri oleh Penjabat Bupati Buton, Basiran. Langkah ini dilakukannya, karena memberhentikan dirinya sebagai staf ahli gubernur.

Baca Juga :

Hakim Heran 9 Tenaga Ahli Proyek BTS Kominfo Makan Gaji Buta: Gak Kerja Kok Dibayar!

Pemberhentian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 474 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara. 

SK tersebut ditetapkan dan ditandatangani Gubernur Ali Mazi di Kendari, pada Senin, 7 Agustus 2023. Dalam salinan SK, penulisan tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan tulisan tangan. 

Baca Juga :

6 ASN BKD Lampung Dianiaya Sesama ASN Senior Alumni IPDN

Oleh sebab itu, Pj Bupati Buton Basiran melaporkan hal tersebut pada Menteri Dalam Negeri. Dia merasa, bahwa pengeluaran SK yang dilakukan Gubernur Sultra tidak sesuai dengan prosedur. 

“Penerbitan atau penetapan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 474 Tahun 2023 tersebut oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Basiran usai bertemu dengan jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), di Gedung Itjen Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis siang, 10 Agustus 2023. 

Baca Juga :

PUPR Sebut Rusun buat ASN di IKN Dibangun Mulai Agustus

Saat ini, Basiran masih menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Buton. Basiran menjelaskan, setelah ia menerima SK Gubernur Sultra Nomor 474 Tahun 2023, yang ditandatangani Ali Mazi, Basiran langsung membuat dan menyampaikan laporan pengaduan yang ditujukan kepada para pimpinan kementerian/lembaga terkait dan DPR, pada 8 Agustus 2023 lalu. 

“Saya sudah melaporkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi atas tindakan penyalahgunaan kekuasaan Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Komisi II DPR,” jelas Basiran. 

Halaman Selanjutnya

Menurut Basiran, alasan atau dasar pertimbangan Ali Mazi memberhentikan dirinya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, sangat subjektif. Dalam SK Gubernur Sultra Nomor 474 Tahun 2023, Ali Mazi menyebutkan bahwa pemberhentian Basiran karena dianggap tidak memiliki loyalitas dan tidak disiplin.



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *