Koalisi Masyarakat Sipil Protes soal Mayor Dedi Tak Kena Pidana

Tak Berkategori

Selasa, 15 Agustus 2023 – 16:34 WIB

Jakarta – Koalisi masyarakat sipil memandang, hasil proses penyelidikan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi Hasibuan semakin menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum oleh internal TNI sudah seharusnya direformasi.

Baca Juga :

Intel TNI Berhasil Bongkar Jaringan Bandar Togel Libatkan Oknum Polisi di Langkat

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ujar Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangannya, Selasa, 15 Agustus 2023.

Ketua PBHI, Julius Ibrani

Baca Juga :

Kemhan RI Tunggu Kedatangan 2 Pesawat Airbus A400M untuk TNI AU

Julius yang merupakan bagian dari koalisi masyarakat sipil menambahkan, tindakan Mayor Dedi yang datang beramai-ramai dan menggeruduk Mapolrestabes Medan untuk mempengaruhi jalannya proses hukum tidak hanya jelas-jelas telah menyalahi kewenangannya tetapi juga merupakan bentuk nyata intimidasi terhadap penyidik dan karenanya merupakan sebuah tindakan obstruction of justice. 

“Tindakan Mayor Dedi diluar dari kewenangannya sebagai aparat TNI dan tidak memiliki dasar hukum,” ucap dia.

Baca Juga :

Terkuak, Karyawan KAI Tersangka Teroris Berencana Serang Mako Brimob dan Markas TNI

Sementara itu, tindakan Mayor Dedi datang beramai-ramai beserta anggotanya menggeruduk Polrestabes TNI merupakan bentuk intimidasi dan mengarah pada pelanggaran pidana. 

Lebih jauh keputusan Puspom TNI dan Puspomad TNI yang tidak memproses pidana Mayor Dedi akan dianggap sebagai pembenaran atas aksi intimidasi oleh oknum prajurit TNI terhadap proses hukum di masa datang yang seharusnya dicegah keberulangannya oleh institusi TNI.

Halaman Selanjutnya

Source : istimewa

img_title



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *